Pemerintah Inggris menghadapi panggilan permintaan maaf resmi setelah dokumen menunjukkan bahwa perempuan Asia menjadi sasaran memalukan "tes keperawanan" ketika mereka mencoba untuk pindah ke Inggris pada akhir 1970-an.
Setidaknya 80 perempuan dari India dan Pakistan berharap untuk pindah ke Inggris untuk menikah dan harus mendapatkan pemeriksaan oleh staf imigrasi untuk "memeriksa status perkawinan mereka", menurut file rahasia.
File menunjukkan praktik ini lebih umum daripada yang diperkirakan sebelumnya.
Teknik ini dilarang pada bulan Februari 1979 setelah surat kabar nasional mengungkapkan bahwa seorang wanita India 35 tahun itu diperiksa oleh dokter laki-laki di Heathrow untuk memeriksa apakah ia sebenarnya perawan.
Kantor awalnya menyangkal bahwa pemeriksaan internal telah terjadi.
Wanita itu ditawarkan £ 500 "dalam pengakuan" dari marabahaya disebabkan tapi tidak ada permintaan maaf tidak.
Pemerintah Buruh pada saat itu menegaskan bahwa insiden itu terjadi tetapi mengklaim bahwa hanya ada dua kasus lain di tujuh tahun.
Yang baru diungkapkan file, yang diterbitkan oleh The Guardian, menunjukkan bahwa praktek itu jauh lebih umum, khususnya di kantor-kantor komisi tinggi Inggris di India dan Pakistan.
Pejabat senior Kantor Luar Negeri yang dilaporkan 73 kasus di New Delhi dan sembilan lebih lanjut di Bombay antara tahun 1976 dan 1979.
Dua akademisi Australia yang menemukan file, Marinella Marmo dan Evan Smith dari sekolah hukum Flinders University, Adelaide, telah menyerukan permintaan maaf resmi.
Permintaan ini telah didukung oleh Dewan Bersama untuk Kesejahteraan Imigran (JCWI), yang juga terlibat dalam kasus 1979 asli.
Hina Majid, direktur kebijakan hukum JCWI, mengatakan kepada The Guardian: "Sementara pada tahun 2011 kita mungkin tidak lagi keperawanan pengujian pengantin Asia Selatan, realitas yang menyedihkan adalah bahwa perempuan migran banyak terus ditolak perlakuan yang sama, dan kenikmatan penuh manusia hak. "
Seorang juru bicara Badan perbatasan Inggris mengatakan: "Praktek ini terjadi 30 tahun yang lalu dan jelas salah. kebijakan imigrasi pemerintah ini mencerminkan tanggung jawab hukum Inggris dan menghormati hak asasi manusia imigran '.
sumber
0 komentar:
Posting Komentar